testimoni

testimoni

Pembangunan Jalur Kereta Api Kalimantan Terganjal Peraturan Pemerintah Pusat

Wikimedia

[19/7/16]. Russian Railway selaku kontraktor pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan sampai saat ini masih belum bisa melakukan pembangunan jalur kereta api karena masih terhambat sejumlah peraturan yang ada di Pemerintah Pusat. Dilansir dari RBTH Indonesia, Wakil Bupati Penajam Paser Utara Mustaqim MZ mengatakan PT Kereta Api Borneo sebagai perwakilan Russian Railway masih terganjal sejumlah peraturan untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan.

Peraturan itu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah no. 56 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub no. 91 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus. Mustaqim juga menjelaskan bahwa dalam undang-undang dijelaskan bahwa kereta hanya diperbolehkan mengangkut hasil tambang sendiri, bukan hasil tambang milik perusahaan lain. Padahal tujuan dibangunnya jalur kereta api ini untuk mengangkut hasil tambang di Kaltim dan daerah lain.


Kepala Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Kalimantan Tri Mukti Rahayu mengatakan bahwa pihak Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan negosiasi dengan Pemerintah Pusat supaya bisa merevisi kedua peraturan itu. Tri juga mengatakan dalam waktu dekat ini pihak Pemerintah Kaltim akan menemui pihak Kementerian Perhubungan guna membahas revisi Permenhub itu.

Pihak Pemerintah Kabupaten Penajam Paser sendiri mempersilahkan Russian Railway untuk membangun jalur kereta di wilayahnya yang juga akan memiliki stasiun di Kawasan Industri Buluminung. Pihak Pemkab sendiri mempersilahkan Russian Railway untuk membangun jalur dan stasiun di wilayahnya. Namun untuk pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Russian Railway sendiri.

Jalur kereta api Trans Kalimantan akan membentang sejauh 203 kilometer dari Kabupaten Penajam Paser Utara sampai Kabupaten Kutai Barat untuk jalur selatan, dan 217 kilometer dari Kutai Kartanegara sampai Kutai Timur untuk jalur utara. Nantinya kedua jalur ini akan bertemu di intersection yang ditempatkan di perbatasan Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara.

Groundbreaking proyek ini sendiri telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada November 2015 lalu. Rencananya kedua jalur ini akan mulai dibangun pada 2017 dan akan rampung selama 5 tahun.



RE Digest | Bayu Tri Sulistyo

About Bayu Tri Sulistyo

    Facebook Comment
    Google+ Comment

0 komentar:

Post a Comment